Plus Minus Kinerja Satu Tahun Anies

Jakarta: Anies Baswedan genap setahun menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Sejumlah kebijakan telah dikeluarkan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu selama menjabat sebagai gubernur.

Dari sekian banyak hasil kerjanya, ada yang patut diapresiasi dan dikoreksi. Menurut, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik, salah satu yang harus diapresiasi ialah progaram hunian DP Rp0.

“Saya mengapresiasi langkah Pak Anies untuk menunaikan beberapa janji-janji kampanyenya. Misalkan DP Rp0, kemudian OK Oce, MRT, dan perbaikan trotoar (Jalan) Thamrin-Sudirman, itu kan harus kita apresiasi,” kata Taufik di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 16 Oktober 2018.

Baca: Rusun Samawa Diluncurkan, Jalur Jak Lingko Dibuka

Selain itu, Taufik juga menilai baik kebijakan Anies mencabut izin 13 pulau reklamasi dan revitalisasi pusat Dokumentasi Sastra HB Yasin. Di sisi lain, ada catatan penting yang harus segera ditangani Anies.

Misalnya saja serapan APBD yang masih rendah. Hingga Oktober 2018, serapan masih sekitar 51% dari APBD setelah perubahan Rp83 triliun. Kendati begitu, politikus Gerindra ini yakin penyerapan APBD setelah Perubahan bisa meningkat di tiga bulan terakhir. 

“Saya sarankan ke Pak Gubernur untuk percepatan supaya lebih ditingkatkan. Kalau sekarang baru 50%,” ungkapnya.

Pandangan lain disampaikan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi. Politikus PDI Perjuangan ini menilai banyak kesalahan yang dibuat Anies.

Ia mencontohkan kebijakan penataan kawasan Tanah Abang dan legalisasi becak di Jakarta.

“Saya menyarankan pada Pak Anies perbaiki Tanah Abang, sekarang adanya sky bridge secara estetika enggak layak. Fraksi saya harus menjaga Pak Anies jangan sampai salah,” jelas Prasetio.

Baca: Skybridge Tanah Abang Selesai 28 Oktober

Sedangkan masalah legalisasi becak, Prasetio meminta Anies belajar dari Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. Risma mendorong para tukang becak beralih profesi dengan pendapatan yang lebih besar.

Menurutnya, ada banyak cara untuk meningkatkan kesejahteraan tukang becak. Salah satunya memanfaatkan becak di kawasan wisata.

“Kalau ingin ditempatkan ke tempat wisata, para pengayuh becak hanya bertugas melayani wisatawan, tanpa menarik tarif ke wisatawan saat menggunakan becak. Artinya, para pengayuh becak didaftarkan dan dibayar oleh Pemprov DKI dengan APBD DKI,” ungkap Prasetio

Prasetio menyampaikan, banyak hal yang harus dipertimbangkan bila becak jadi transportasi umum. Seperti aspek lingkungan, fisik ruas jalan, regulasi, kependudukan, dan kelayakan pembangunan kota.

(DRI)