Pengamat: Anies Ingin Beda dengan Pendahulunya

Jakarta: Pada 16 Oktober 2018 esok tepat satu tahun Anies Baswedan menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Di tahun pertamanya sebagai Gubernur, Anies dinilai lebih fokus pada kebijakan korektif, dibanding membangun infrastruktur.

Pengamat Perkotaan asal Universitas Trisakti Yayat Supriatna menangkap kesan bahwa Anies ingin dipandang beda dengan pendahulunya. Itu lah mengapa di tahun pertamanya, Anies terlihat lebih fokus pada janji kampanyenya dan mengevaluasi kebijakan terdahulu yang dianggap tidak sesuai.

“(Anies) tidak mau disamakan. Beda dengan yang sebelumnya. ‘Saya Anies, beda dengan yang dulu’,” kata Yayat ketika dihubungi, Minggu, 14 Oktober 2018.

Salah satu contoh realisasi janji politik Anies ialah dicabut izin reklamasi 13 pulau di Jakarta. Keputusan ini diambil Anies dengan sangat cepat.

Namun, kelanjutan dari kebijakan dihentikannya reklamasi juga masih menjadi tanda tanya. Sebab, ada empat pulau yang telah terlanjur terbangun dan harus ditata Pemprov DKI.

“Menunggu Perda juga jadi sebuah tanda tanya. Apakah ini berlanjut atau tidak, menunggu Perda baru, rencana baru. Bagi yang biasanya berinvestasi pasti akan berpikir ke depan untuk mengambil kegiatan investasi yang belum pasti,” tutur Yayat.

Sejumlah kebijakan korektif juga telah dibuat Anies. Misalnya, membolehkan becak beroperasi di jalan lingkungan. Padahal, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum jelas-jelas melarang operasional becak.

Permasalahannya, membolehkan kembali becak merupakan janji yang kepalang ditandatangani Anies melalui kontrak politik dengan Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK).

Yayat menilai kebijakan soal becak tidak padu dengan rencana induk transportasi Jakarta. Selain itu, apabila dilihat dari sudut pandang sosial, semestinya Pemprov DKI memberdayakan para pengayuh becak dengan cara lain. Misalnya, menjadikannya angkutan khusus di kawasan wisata. Atau mengalihkan profesi para pengayuh becak ke pekerjaan lain dengan penghasilan yang lebih pasti.

Solusi ini dianggap lebih konkret untuk menaikkan taraf hidup pengayuh becak, dibanding mengoperasikan mereka di jalan lingkungan.

“Kalau sudut pandang sosial mari belajar dari Ibu Risma (Wali Kota Surabaya), dia ingin mendorong supaya warga Surabaya jangan jadi tukang becak. Harusnya naik kelas, jadi satpam, kebersihan, yang sesuai UMP. Kalau becak apakah bisa diandalkan?” tanya Yayat.

Contoh lainnya ialah membangun Taman Maju Bersama, ketimbang melanjutkan pembangunan ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA). RPTRA sendiri merupakan program Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

“Misalnya perubahan nomenklatur dengan RPTRA diganti jadi Taman Maju Bersama. Itu dengan nomenklatur yang berubah akan menyempitkan juga ya. Tapi kita tunggu, apakah perubahan itu bersifat jangka pendek atau panjang,” tambah Yayat.

Di tahun pertama Anies menjabat sebagai Gubernur pula, Pemprov DKI berhasil meraih status wajar tanpa pengecualian (WTP) pada audit penggunaan anggaran oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Audit ini tidak pernah didapatkan oleh Pemprov DKI pada empat tahun sebelumnya. Namun, predikat WTP disebut Yayat juga bisa berdampak pada tidak banyaknya inovasi pembangunan yang melibatkan pihak swasta.

“Sekarang DKI dapat WTP, ini bentuk penataan administratif. Tapi dengan adanya WTP kurang banyak inovasi untuk melibatkan pihak swasta misalnya kontribusi pengembang atau inovasi di sektor pembangunan karena takut belenggu aturan,” jelasnya.

Sayangnya, kecepatan Anies membuat kebijakan korektif tidak berbanding lurus dengan pembangunan fisik. Hingga pertengahan Oktober ini, realisasi belanja langsung Pemprov DKI baru mencapai angka 41,7 persen. Sementara tahun anggaran tersisa 2,5 bulan lagi.

Yayat menilai lambatnya eksekusi penyerapan anggaran karena banyaknya pejabat dalam kondisi transisi. Belasan kepala dinas/biro/badan masih berstatus sebagai Pelaksana tugas (Plt). Hal ini membuat mereka tidak leluasa dalam mengambil kebijakan strategis.

Tahun ini, tidak ada pembangunan infrastruktur yang menggunakan APBD. Proyek tiga rumah susun sederhana sewa dibatalkan karena gagal perencanaan.
Proyek baru yang tengah berjalan saat ini hanya pembangunan unit DP nol rupiah di Pondok Kelapa dan sky bridge di Tanah Abang. Itu pun ditugaskan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Sementara pekerjaan fisik seperti revitalisasi trotoar Sudirman-Thamrin dilakukan dalam rangka Asian Games dan Asian Para Games. Proyek MRT dan LRT pun merupakan kelanjutan dari era kepemimpinan sebelumnya.

“Mungkin karena banyak pejabat dalam kondisi transisi, tidak dalam posisi pengambil keputusan. Kita khawatirkan SILPA-nya, baru berapa sekarang nih. Sekarang sudah bulan Oktober, apa ada sistem kebut semalam. Jadi ya coba lah kalau masih 50 persen kan itu lama sekali,” kata Yayat.

Baca: Catatan Kaki 100 Hari Anies-Sandi

Selain itu, keberhasilan program-program unggulan Anies juga belum nampak. Program DP nol rupiah yang baru dilaunching misalnya, masih menimbulkan tanya terkait jaminan jangka panjangnya, terutama untuk talangan uang muka. Apalagi masa fasilitas pembiayaan program DP nol rupiah tergolong panjang, yakni 15 hingga 20 tahun.

Begitu juga dengan program OK Otrip yang di-rebranding Anies menjadi Jak Lingko setelah 9 bulan masa uji coba. Yayat berharap di tahun-tahun berikutnya, program unggulan Anies mulai nampak hasilnya. Proses transisi di tahun pertama dianggap wajar, namun kebanyakan masyarakat Jakarta dia nilai bertipe post-modernist dan suka segala sesuatunya berjalan cepat.

“Ini kan masih tahun pertama, kalau beliau konsolidasi wajar tapi jangan terlalu lama. Untuk menyelesaikan yang strategis apa harus menunggu satu tahun, seperti DP nol, OK Otrip rebranding, diulang kembali. Kalau yang terkait kebijakan sih cepat. Tapi realisasi di lapangan yang dibutuhkan, karena tidak semua orang memahami apa yang digagas tanpa realisasi di lapangan,” pungkas Yayat.

Sebelumnya, Anies menegaskan semua rencana pembangunan di Jakarta akan dieksekusi. Menurut dia, komitmen untuk mengeksekusi lebih penting. Anies mengatakan tidak semua programnya bisa selesai dalam satu tahun. Dia menyebut ada yang bisa terealisasi lebih cepat, namun ada juga yang perlu waktu lebih lama.

“Ada hal yang memang bisa selesai enam bulan, ada yang selesai sembilan bulan, ada yang perlu waktunya 24 bulan. Jadi itu sesuai dengan jadwal eksekusi program,” kata Anies di gedung DPRD DKI, Rabu 10 Oktober 2018.

(YDH)